Pinrang-3 September 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia baru-baru ini merilis laporan terbaru mengenai Indeks Kerawanan Pilkada (IKP), yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam risiko konflik politik di beberapa daerah menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Laporan tersebut mengidentifikasi bahwa daerah-daerah dengan IKP tinggi, termasuk Kabupaten Pinrang, berpotensi menghadapi berbagai tantangan seperti kekacauan sosial dan pelanggaran hukum selama proses pemilihan, dengan Pinrang mencatat IKP tertinggi pada tahapan kampanye.
Menurut laporan Bawaslu, beberapa faktor utama yang berkontribusi pada tingginya IKP meliputi ketegangan politik antara kandidat, potensi kecurangan pemilu, serta kekurangan pengawasan dan penegakan hukum. Daerah dengan sejarah konflik politik yang mendalam cenderung memiliki IKP yang lebih tinggi, yang menandakan perlunya perhatian ekstra dari pihak berwenang dan masyarakat.
Sebagai tindak lanjut dari rilis IKP tersebut, Bawaslu RI mengadakan rapat stakeholder yang melibatkan personel Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu), dengan peserta dari Kejaksaan, Kepolisian, dan Bawaslu. Rapat yang dilaksanakan di Ruang Sidang Bawaslu Kabupaten Pinrang pada Selasa, 3 September 2024, juga dihadiri oleh Penjabat Bupati Pinrang beserta tim dari Kesbangpol.
“Indeks Kerawanan Pilkada ini memberikan gambaran yang jelas tentang potensi masalah yang bisa timbul selama Pemilihan, terutama dengan IKP Pinrang yang tertinggi pada tahapan kampanye. Kami mendorong semua pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat sipil, untuk bekerja sama dalam mencegah risiko-risiko tersebut pada Pemilihan Serentak Tahun 2024,” ungkap Ruslan, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa Bawaslu Pinrang.
Sebagai bagian dari upaya mitigasi, Bawaslu akan memperkuat jaringan pengawasan di lapangan dan meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan serta instansi terkait. Bawaslu berharap semua pihak dapat memperhatikan rekomendasi ini untuk memastikan Pilkada 2024 dapat berjalan secara adil, damai, dan menghasilkan keputusan demokratis yang diterima oleh semua pihak.
“Pengawasan secara intensif selama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati juga akan diperluas guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemantauan proses pemilihan. Dengan langkah-langkah ini, kami berharap dapat meminimalkan risiko kerawanan dan memastikan Pilkada 2024 berjalan lancar serta hasilnya diterima oleh seluruh lapisan masyarakat,” tambah Aswar, Anggota Bawaslu Pinrang.